Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 16 March 2017

BPS Papua akan Survei Konsumsi Bapok di Sembilan Kabupaten

KOTA JAYAPURA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua segera melakukan survei konsumsi bahan pokok pada sembilan kabupaten di Papua untuk mengetahui pola konsumsi dan perkembangan harga beberapa komoditi pangan di provinsi itu.

"Kita dari BPS akan turun, kita bisa lihat situasi tentang konsumsi," ujar kepala BPS Papua Simon Sapari, di Jayapura, Kamis.

"Tapi yang khusus kali ini kita akan mensurvei pada beberapa perusahaan yang terkait dengan konsumsi bahan pokok dan ada lokasi yang akan kita turun ke masyarakat, ke pasar-pasar melihat harga di beberapa kabupaten dan kota di Papua," katanya.

Ia menjelaskan fluktuatifnya bebebrapa harga komoditi pangan di Papua menjadi dasar pelaksanaan survei yang diagendakan pada April 2017 tersebut.

"Untuk informasi, di Pasar Hamadi itu cabai naik sampai harga Rp180 ribu per kilogram, itu sudah melebihi dari pada harga bahan pokok. Ini sangat memprihatinkan kita semua, karena (kebutuhan) bahan sudah cukup tinggi, namun ketersedian bahan tersebut mungkin terbatas, inflasi seperti ini sudah di luar kewajaran," kata dia.

Untuk melaksanakan survei tersebut, Simon mengaku BPS tengah mempersiapkan SDM agar nantinya mereka bisa mendapat data akurat dan terpercaya.

"Kita membuka lagi pelatihan survey konsumsi bahan pokok, kita melakukan pelatihan ini sangat penting, karena sebenarnya kita di Papua berbeda dibandingkan dengan provinsi lain, kita di sini ada indek kemahalan harga cukup tinggi, sehingga kita perlu untuk ini," ujarnya lagi.

Dia pun mengimbau masyarakat yang nantinya akan didatangi petugas BPS untuk bisa membantu kelancaran kegiatan tersebut dengan bersedia didata dan memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada. (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :