Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 31 March 2017

GSPF dan APRI Minta Freeport dan Pemerintah Cari Solusi

 
KOTA JAYAPURA  - Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) dan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Papua mendorong PT. Freeport Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia mencari solusi atas persoalan yang tengah terjadi sehingga tidak mengorbankan para karyawan dan berimbas kepada bidang lainnya.

"Kami berharap, baik Freeport dan pemerintah, bisa duduk bersama selesaikan persoalan yang sedang terjadi, karena kami para karyawan Freeport sudah menjadi korban kebijakan," kata Mikael Adii, Ketua GSPF saat berada di Kota Jayapura, Papua, Kamis.

Mikael Adii yang didampingi juru bicara GSPF Fredrik Magai, Ketua APRI Provinsi Papua Kundrat Tukayo, dan sekteratisnya, Kumar, serta Ketua KNPI Kota Jayapura Marchel Morin saat memberikan keterangan pers, mengatakan bahwa akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka 3.500 karyawan Freeport ada yang dirumahkan dan di PHK.

"Ini sangat berdampak sekali kepada kami sebagai perwakilan karyawan Freeport. Kami ingin mendorong persoalan ini agar segera mendapat jalan keluarnya. Salah satu ke Jayapura bertemu dengan pemangku kepentingan, mencari saran dan masukan, apa yang bisa kami dorong kepada kedua pihak," kata Mikael.

Fredrik Magai mengatakan bahwa kehadiran GSPF di Kota Jayapura ingin konsolidasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan guna membahas tentang persoalan Freeport yang telah membuat dampak yang besar di Mimika dan Papua pada umumnya.

"Kami ingin menyamakan persepsi, karena banyak informasi yang beredar bahwa Freeport dan pemerintah harus begini atau begitu. Kami ingin buka ruang diskusi dan dapatkan informasi yang riil tentang dampak Freeport akibat kebijakan baru pemerintah," katanya.

Fredrik mengatakan GSPF lahir sebagai gerakan moral dan spontanitas sebagai bentuk keprihatinan permasalahan yang sedang menimpa perusahaan yang mempekejakan ribuan karyawan dan orang asli Papua.

Kundrat Tukayo mengatakan bahwa total karyawan Freeport dengan sejumlah anak perusahaan mencapai 32 ribu orang lebih, di mana 12 ribu orang merupakan karyawan kontrak langsung perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat itu.

"Akibat persoalan ini, banyak yang dirumahkan dan di PHK. Kami tidak bisa tutup mata bahwa kehadiran Freeport banyak berikan kontribusi PAD bagi Papua dan Indonesia pada umumnya. Contoh saja, tim sepak bola Persipura Jayapura merupakan salah satu bagian yang kena imbas karena tidak didukung lagi pada musim ini," katanya.

Kundrat berharap, kedua pihak, baik Freeport maupun pemerintah pusat, segera mengambil langkah-langkah bijak dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, khususnya di Papua.

"Banyak hal yang akan terjadi jika ini terus berlarut. Kami berharap dalam satu dua bulan ke depan persoalan Freeport segera mendapat jalan tengah, sehingga semua pihak diuntungkan," katanya. (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :