Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 20 April 2017

Kemen LHK Setuju Perubahan Status Gunung Botak di Manokwari Selatan

Kemen LHK Setuju Perubahan Status Gunung Botak di Manokwari Selatan
MANOKWARI - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui perubahan status kawasan Gunung Botak di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Hendrik Runaweri, di Manokwari, Rabu, mengatakan kawasan Gunung Botak memiliki kandungan pasir kuarsa cukup bagus sebagai bahan campuran pembuatan semen.

Dia menyebutkan, perubahan status kawasan tersebut untuk mendukung produksi semen yang dilakukan PT SDIC Papua Cement Indonesia di Maruni, Manokwari.

Ia menyebutkan, penandatanganan persetujuan menteri sudah dilakukan pada pekan lalu di sela kegiatan Pameran Indo Green di Jakarta.

"Setelah perubahan status kawasan disetujui, selanjutnya harus ada persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kepada perusahaan," kata Runaweri.

Pada proses pengurusan izin pinjam pakai, akan dilakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Kajian tersebut bertujuan untuk melindungi potensi lain agar dapat dikembangkan untuk pemanfaatan lainnya.

Dia mengutarakan, selama ini PT SDIC mendatangkan pasir kuarsa dari Kalimantan. Setelah izin pinjam pakai Gunung Botak disetujui diharapkan harga semen produksi Manokwari bisa lebih murah dari harga yang berlaku saat ini.

Hendrik menyebutkan, pinjam pakai kepada perusahaan asal China tersebut rencananya akan berlangsung selama 20 tahun untuk lahan seluas 40 hektare. Perpanjangan dapat dilakukan sekali, selanjutnya harus dikembalikan.

Dia menambahkan, izin pinjam pakai wajib diajukan perusahaan ke kementerian dan Dinas Kehutanan siap mendampingi. (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :