Natalius Pigai Nilai Presiden Jokowi Tidak Mampu Selesaikan Masalah HAM Papua
pada tanggal
Sunday 2 April 2017
JAKARTA - Tokoh Papua, Natalius Pigai menilai tidak banyak yang bisa diharapkan dari pemerintahan Joko Widodo. Terutama terkait penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara melalui aparat keamanan kepada warga Papua.
"Saya telah katakan Jokowi ini Presiden yang tidak punya kemampuan bangun negeri ini. Apalagi kemampuan menyelesaikan masalah Papua yang membelit bangsa kita," ujar Pigai di Jakarta, seperti dikutip Rakyat Merdeka pada Sabtu (1/4).
Hal ini disampaikan Pigai saat menanggapi sikap Setara Institute yang menilai langkah politik Jokowi terkait pembangunan di Papua adalah ambigu. Untuk itu kata dia, Jokowi tidak bisa dipertahankan lagi.
"Kita harus ganti, jangan biarkan bangsa ini terkeping-keping karena pemimpin seperti ini," tukas Pigai yang juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini tanpa merinci.
Sebelumnya, Setara Institute menuding langkah politik Presiden Jokowi terkait pembangunan di Papua ambigu. Sebab Jokowi dianggap melakukan manuver politik dengan membuka kran demokrasi secara parsial.
Peneliti bidang Hak Asasi Manusia Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan pemerintah secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua, tapi di satu sisi Jokowi tidak memiliki satupun kebijakan konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. (rmol.co/papuanesia)
"Saya telah katakan Jokowi ini Presiden yang tidak punya kemampuan bangun negeri ini. Apalagi kemampuan menyelesaikan masalah Papua yang membelit bangsa kita," ujar Pigai di Jakarta, seperti dikutip Rakyat Merdeka pada Sabtu (1/4).
Hal ini disampaikan Pigai saat menanggapi sikap Setara Institute yang menilai langkah politik Jokowi terkait pembangunan di Papua adalah ambigu. Untuk itu kata dia, Jokowi tidak bisa dipertahankan lagi.
"Kita harus ganti, jangan biarkan bangsa ini terkeping-keping karena pemimpin seperti ini," tukas Pigai yang juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini tanpa merinci.
Sebelumnya, Setara Institute menuding langkah politik Presiden Jokowi terkait pembangunan di Papua ambigu. Sebab Jokowi dianggap melakukan manuver politik dengan membuka kran demokrasi secara parsial.
Peneliti bidang Hak Asasi Manusia Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan pemerintah secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua, tapi di satu sisi Jokowi tidak memiliki satupun kebijakan konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. (rmol.co/papuanesia)