Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Sunday, 2 April 2017

Para Bupati di La Pago Wajib Bangun Rumah Sakit Regional


WAMENA (JAYAWIJAYA) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta para bupati di wilayah adat La Pago atau wilayah Pegunungan Tengah Papua  yang meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Lanny Jaya dan Puncak untuk menyediakan lahan seluas 10 hektare sebagai lokasi pembangunan rumah sakit regional.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Papua Lesman Tabuni saat di Wemena, Ibu Kota Jayawijaya, Sabtu, mengatakan pembangunan RD regional itu sudah direncanakan sejak tahun 2015, namun karena tidak ada kepastian lahan, Pemprov Papua mengembalikan uang pembangunan tahap awal ke pemerintah pusat.

"Sudah dua kali saya mengembalikan uang ke pusat sebab rencana pembangunan rumah sakit ini tidak pernah ada titik terang mengenai lahannya. Saya pernah katakan bahwa coba ada forum bupati pegunungan tengah atau forum apalah yang duduk bersama-sama membicarakan pembebasan lahan untuk lokasi rumah sakit," katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi siap memberikan dukungan dana untuk pembangunan rumah sakit namun pemerintah kabupaten perlu menyediakan lahan yang lengkap dengan sertifikat tanah.

"Kalau lahannya sudah ada, tahun 2017 mereka tim dari Jakarta akan survei, buat perencanaannya dan tahun 2018 sudah kegiatan fisik, sementara tahun 2019 sudah mulai beroperasi," katanya.

Ia menambahkan bahwa penyediaan sarana dan prasana rumah sakit itu akan ditanggung pemerintah pusat, termasuk penyediaan sumber daya manusia (SDM) medis.

"Rumah sakit itu akan menjadi milik pemerintah kabupaten, bukan milik pemerintah provinsi dan pusat," katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat menginginkan lahan rumah sakit berada di Kabupaten Jayawijaya, tepat atau di pinggiran ibu kota kabupaten.

"Kami sudah pernah cek lahan yang diberikan, tetapi tim dari Jakarta bilang terlalu jauh dari pusat kota. Mereka mau ada di Wamena," katanya. (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :