Ribka Haluk Klarifikasi Isu Penanaman Sawit di Papua, Sebut Bukan Arahan Tunggal Prabowo Subianto

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan klarifikasi terkait isu yang berkembang mengenai penanaman kelapa sawit di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah di Tanah Papua lebih menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, bukan secara khusus memerintahkan penanaman sawit.

Klarifikasi tersebut disampaikan Ribka di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (5/1/2026). Penegasan ini merujuk pada pertemuan antara Presiden, jajaran menteri, serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten atau kota se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025 lalu.

"Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar," tegas Ribka dalam keterangannya.

Pernyataan Wamendagri ini berbeda dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sempat viral di media sosial. Dalam pertemuan di Istana Negara tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kepada para kepala daerah Papua untuk mempertimbangkan penanaman kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekonomi. Presiden menyebut kelapa sawit memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Papua.

Namun Ribka menjelaskan bahwa konteks pernyataan Presiden tersebut sebenarnya lebih luas dan tidak terbatas pada kelapa sawit saja. Menurutnya, terdapat berbagai pilihan komoditas yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan di Papua, seperti sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya.

"Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota atau kepala daerah harus tanam ini-ini, tidak. Bapak Presiden menyampaikan itu supaya membuka wawasan, ada pemahaman yang sama mengenai program pemerintah pusat. Jadi tujuan dari Bapak Presiden adalah menyarankan para kepala daerah itu untuk lebih memperhatikan, lebih khusus pada program ketahanan pangan," jelas Ribka.

Wamendagri menekankan bahwa beragam komoditas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol. Kelapa sawit disebut sebagai salah satu contoh komoditas yang memiliki nilai ekonomi, namun bukan sebagai satu-satunya pilihan yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Kondisi ini membuat adanya kesenjangan tingkat pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di Papua dengan daerah lain. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dasar.

Ribka menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk menekan tingginya biaya transportasi di Papua. Dengan infrastruktur dan ketahanan pangan yang memadai, diharapkan ketergantungan pasokan dari luar wilayah dapat berkurang, sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien.

"Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Papua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya cost transportasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa arahan Presiden sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu tidak boleh ada satu pun daerah yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Karenanya, pemerintah daerah di Tanah Papua didorong untuk memastikan masyarakatnya memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak.

"Semua masyarakat di Papua itu harus sejahtera, harus punya persediaan pangan, misalnya, tidak ada kekurangan makan, minum. Apalagi anak sekolah, harus punya persiapan keuangan untuk membayar biaya sekolah, adapun pemerintah daerah juga harus melakukan dukungan terobosan kebijakan, misalnya program pemerintah di Papua untuk pembebasan biaya sekolah dan lain-lain," pungkasnya. (Albert)